Kembali terulang penganiayayaan yang dilakukan oleh oknum Aparat Keamanan Negara terhadap warga sipil.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, menyesalkan pemukulan yang
dilakukan oknum TNI AU terhadap wartawan saat meliput jatuhnya pesawat
tempur Hawk 200 di Pekanbaru, Riau.
Menurut politikus yang pernah menjadi wartawan itu, seharusnya aparat TNI mengedepankan komunikasi bila memang wartawan tidak diperkenankan untuk meliput di lokasi.
"Lebih baik dikomunikasikan. Kita tolak cara-cara kekerasan dan penganiayaan yang mengganggu kerja wartawan, mengganggu kinerja pers," ujar Ramadhan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2012).
Namun Ramadhan belum bisa memastikan apakah Komisi I akan menindaklanjuti kejadian tersebut untuk menentukan sanksi. Pihak TNI AU harus segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat luas.
"Ada sanksi pidana, tapi kita lihat dulu apa motivasinya dan bagaimana duduk perkaranya. Harus ada klarifikasi dari aparat. Tidak ada toleransi kekerasan terhadap wartawan," sambungnya.
Jika memang TNI akan melakukan komplain terhadap cara wartawan dalam peliputan, maka seharusnya hal itu dilakukan dengan menggunakan jalur formal, yakni melalui Dewan Pers.
"Kalau misalkan komplain dengan cara kerja wartawan, ada Dewan Pers, bukan dengan main tangkap. Itu melukai insan pers," tegasnya.
Menurut politikus yang pernah menjadi wartawan itu, seharusnya aparat TNI mengedepankan komunikasi bila memang wartawan tidak diperkenankan untuk meliput di lokasi.
"Lebih baik dikomunikasikan. Kita tolak cara-cara kekerasan dan penganiayaan yang mengganggu kerja wartawan, mengganggu kinerja pers," ujar Ramadhan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2012).
Namun Ramadhan belum bisa memastikan apakah Komisi I akan menindaklanjuti kejadian tersebut untuk menentukan sanksi. Pihak TNI AU harus segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat luas.
"Ada sanksi pidana, tapi kita lihat dulu apa motivasinya dan bagaimana duduk perkaranya. Harus ada klarifikasi dari aparat. Tidak ada toleransi kekerasan terhadap wartawan," sambungnya.
Jika memang TNI akan melakukan komplain terhadap cara wartawan dalam peliputan, maka seharusnya hal itu dilakukan dengan menggunakan jalur formal, yakni melalui Dewan Pers.
"Kalau misalkan komplain dengan cara kerja wartawan, ada Dewan Pers, bukan dengan main tangkap. Itu melukai insan pers," tegasnya.
No comments:
Post a Comment